Indonesia minta PBB ambil langkah untuk atasi harga pangan
Indonesia meminta PBB untuk mengambil langkah-langkah yang dapat menanggulangi naiknya harga komoditas pangan agar tidak terjadi krisis internasional berskala besar, seperti dilaporkan oleh Deutsche Presse-Agentur.

Duta Besar Indonesia untuk PBB Marty Natalegawa menyatakan bahwa kenaikan harga pangan dunia mengundang adanya reaksi dari berbagai pihak, namun belum ada rencana jangka pendek maupun jangka panjang yang dibuat untuk menanggulangi masalah tersebut.

Natalegawa menyatakan, “Pimpinan PBB akan mendiskusikan masalah ini dengan institusi terkait di dalam tubuh PBB dan kemudian bekerja sama dengan Bank Dunia. Kita memerlukan pendekatan yang terpadu melibatkan PBB dan sebagai pemerintah, kita juga harus mengajukan usulan solusi.”

Menurut Natalegawa ia menyarankan diadakannya pertemuan tingkat tinggi untuk membahas masalah pangan ini kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon. Natalegawa mendapatkan tanggapan bahwa masalah ini akan dibahas dengan anggota PBB lainnya.

Natalegawa menambahkan bahwa membuat agenda tambahan dalam Sidang Umum PBB tidaklah mudah karena agenda yang ada sudah sedemikian padat.

Oleh karena itu ia mengusulkan pertemuan terpisah yang khusus membahas masalah pangan yang akan diadakan sesudah Sidang Umum PBB di bulan September yang akan dihadiri oleh 192 negara.

Sidang Umum ini akan membahas Tujuan Pembangunan Milenium yang juga akan membahas masalah kemiskinan dan kelaparan.

Jakarta siap menjadi tuan rumah untuk pertemuan PBB untuk membahas masalah pangan, bila pertemuan tersebut tidak dapat dilaksanakan di markas PBB di New York. Pemerintah Indonesia siap menawarkan diri mengingat pentingnya masalah ini.

Menurut Natalegawa, “Masalah ini sekarang mendapat perhatian yang besar, namun yang benar-benar diperlukan adalah panduan untuk menanggulangi masalah ini.”

Sebelumnya Menteri Luar Negeri Hassan Wirayuda juga menyatakan bahwa Indonesia kemungkinan akan menjadi tuan rumah untuk pertemuan krisis pangan bila PBB tidak mengambil inisiatif untuk bertindak.

Saat ini Hassan Wirajuda sedang berada di New York, menghadiri pertemuan dengan Sekjen PBB.

Menurut Wirayuda, Indonesia siap ntuk menjadi penyelenggara pertemuan tingkat tinggi bahkan bila pertemuan tersebut harus dilangsungkan sebelum bulan September.

Wirayuda juga menyatakan bahwa ia telah membahas usulan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan para pimpinan PBB untuk mengadakan pertemuan tingkat tinggi masalah pangan selama berlangsungnya sidang umum PBB di bulan September.

Wirayuda menyatakan, “Menurut Presiden Yudhoyono PBB harus berusaha menanggulangi kenaikan harga pangan dan bahan bakar karena keduanya membawa dampak negatif terhadap negara-negara berkembang. Semua orang dapat melihat bahwa serangkaian demonstrasi yang menentang kenaikan harga pangan dan harga bahan bakar terjadi di banyak negara, termasuk di Indonesia.”

“Pimpinan PBB akan membahas masalah ini dengan para institusi terkait dalam PBB kemudian bekerja sama dengan Bank Dunia”, tambah Wirayuda

Manila harapkan TNI Bantu penyelesaian masalah di Mindanao
Pemerintah Filipina menyatakan bahwa Indonesia sebagai negara mayoritas berpenduduk Islam akan menjadi pengganti yang ideal untuk Malaysia sebagai pemimpin pengawasan internasional terhadap kelompok separatis muslim, Moro Islamic Liberation Front.

Ketua tim perundingan pemerintah Filipina Rodolfo Garcia menyatakan pada hari Jumat bahwa Indonesia mempunyai banyak kesamaan dengan daerah Mindanao dalam aspek agama dan budaya.

Dalam laporannya yang dikutip oleh The Manila Standard Garcia menyatakan, “Adalah hal yang logis untuk mendatangkan tim pengawas dari negara mayoritas muslim karena mereka akan lebih memahami praktek agama dan budaya di Mindanao.”

Malaysia menyatakan akan mengundurkan diri dari tugas sebagai pengawas perdamaian di Mindanao mulai bulan depan karena prospek perdamaian yang masih belum menentu.

Inggris akan tingkatkan kerjasama militer dengan Indonesia
Pihak militer Indonesia dan Inggris akan merancang perjanjian dalam kerangka kerjasama strategis antara kedua negara. Menurut Panglima TNI kerangka kerjasama tersebut disetujui di bulan Maret 2006. Demikian menurut laporan Antara.

Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso membuat pernyataan dalam konferensi pers gabungan Panglima kedua negara yang juga dihadiri oleh Komandan Angkatan Bersenjata Inggris Marshal Jock Stirrup setelah pertemuan dengan menteri Pertahanan Juwono Sudarsono.

“Kami setuju untuk meningkatkan dan memperluas kerjasama yang telah dibangun antara angkatan bersenjata Inggris dan Indonesia.”

Menurut Santoso kerjasama strategis ini akan mencakup pertahanan maritime dan kerjasama keamanan.

Stirrup menyatakan bahwa hubungan kedua negara sangat baik dan akan semakin berkembang di masa mendatang. Menurutnya kerjasama kedua negara ini sangat penting dalam menghadapi tantangan keamanan global.


  1. Tampaknya Indonesia mengemis lagi sama tengkulak…




Leave a Comment


You must log in to post a comment.